NAMA YANI
TUGAS 1 REKAYASA LALU LINTAS
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN UMUM


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting
dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat masyarakat.
Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan Angkutan Jalan dengan
bermacam-macam kepentingan. Sejarah Lalu lintas dan Angkutan Jalan di
Indonesia telah melewati berbagai masa sejak dari masa Pemerintahan
Belanda sampai pada era refomasi pada saat ini. Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan pun telah melewati berbagai kondisi zaman dibarengi dengan berbagai
kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sampai perubahan
pola tingkah laku masyarakat.1
Lalu lintas ialah salah satu sarana komunikasi masyarakat yang
memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita
laksanakan. Masalah lalu lintas merupakan satu masalah yang berskala
nasional dan berhubungan dengan perkembangan masyarakat. Hal yang paling
penting dibicarakan dalam lalu lintas adalah masalah kecelakaan lalu lintas
yang menyebabkan kematian. Pelaku dalam kecelakaan lalu lintas bisa diproses hukum dan juga bisa dilakukan restorative justice atau upaya
penyelesaian di luar pengadilan.
Berdasarkan Lembaga Transportasi Indonesia, terdapat 4 (empat) faktor
penyebab kecelakaan, yakni faktor kendaraan, faktor jalan, faktor manusia dan
faktor alam. Keempat faktor tersebut, faktor manusia yang menjadi faktor
utama penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu diperlukan
kesadaran berlalu lintas yang baik bagi masyarakat, terutama kalangan usia
produktif.2
 Jalan tol adalah suatu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan
bersumbu lebih dari dua dan bertujuan untuk mempersingkat jarak dan waktu
tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Kecelakaan merupakan sebuah
kelalaian, yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana
tentunya ada pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya, setiap pelanggaran
terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak
hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan.
Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
secara nasional diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini
menjadi dasar dan pedoman dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu
lintas. Ketentuan mengenai pidana terhadap pengemudi dalam kecelakaaan
lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan
diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau
berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan,
dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat
seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.3 Sebagaimana
diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib :
a. Berperilaku tertib; dan/atau
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan
dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat
menimbulkan kerusakan jalan.
Terkait dengan sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan
tol terhadap pejalan kaki diatur dalam ketentuan Pasal 310 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai
berikut:
Pasal 310
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka
ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp
2.000.000 (dua juta rupiah).
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000
(dua belas juta rupiah).4
Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, turut berupaya untuk
meminimalisir tingginya angka kecelakaan di Indonesia. Melalui program
Dekade Keselamatan Jalan 2011-2020, yang dicanangkan oleh Wakil Presiden
di Jakarta pada 20 Juni 2011 lalu, pemerintah menargetkan penurunan fasilitas
hingga 50 persen pada 2020. Dengan tahun basis 2010 yang menelan 31.234
korban jiwa, pada 2020 fatalitas atau korban jiwa kecelakaan lalu lintas
seharusnya sekitar 15.000 jiwa.5
Saat ini, banyak sekali kecelakaan transportasi yang terjadi terutama
berkaitan dengan transportasi darat. Hampir setiap media televisi
menyampaikan berita kecelakaan terutama para pengguna motor maupun para
pengguna mobil seiring dengan padatnya penduduk ditambah lagi dengan
bertambahnya kendaraan. Hal itu membuat rawannya kecelakaan karena tidak
sedikit pengguna jalan raya maupun pengguna jalan khusus (Tol) yang tidak
menaati peraturan lalu lintas yang ada dan mengendarai kendaraannya
dengan ugal-ugalan sehingga dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang
lain.6
Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya
kecelakaan serta merugikan banyak pihak diantaranya adalah :

1. Kasus Kecelakaan Anak Bungsu Mantan Menteri Koordinator 

Perekonomian Hatta Rajasa yaitu Rasyid. Kecelakaan maut terjadi di Km 

3,5 Tol Jagorawi, Selasa 1 Januari 2013 pagi, Rasyid mengendarai BMW 

X5 B 272 HR jenis SUV menabrak angkutan umum berpelat hitam 

Daihatsu Luxio F 1622 CY mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu 

Muhammad Raihan (1,5) dan seorang kakek dua cucu bernama Harun 

(57), dan 3 orang luka-luka.7

2. Kasus Kecelakaan yang dilakukan anak Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir 

Jaelani atau Dul. Kronologisnya adalah mobil jenis Lancer yang 

dikemudikan oleh Dul mengalami kecelakaan beruntun dengan Gran 

Max dan Avanza, terjadi di KM 8 Tol Jagorawi, di jalur 3 dan 4 

arah Jakarta. Diketahui 5 orang tewas dan Dul berada di salah satu 

mobil yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang. Saat itu polisi 

memastikan bahwa pengemudi Lancer adalah Dul yang masih dibawah 

umur (13 tahun).8

Adapun dalam penelitian penulisan hukum berupa usulan proposal ini, 

penulis akan melakukan penelitian tentang tindak pidana karena kelalaiannya 

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di jalan tol yang mengakibatkan 

hilangnya nyawa seseorang. Kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 14 

Oktober 2015 sekitar pukul 12.15 wib dijalan Tol Pejagan KM 231 jurusan 

Pejagan menuju arah Kanci termasuk Desa Hulubanteng Kidul Kec. Pabuaran Kabupaten Cirebon, kendaraan sedan BMW No. Pol.: BA-999-VR yang 

dikemudikan oleh Sdr. NASA GRAHA WIGUNA Bin WAWAN 

DARMAWAN saat melaju dijalan Tol Pejagan KM 231 jurusan Pejagan 

menuju ke arah Kanci terjadi oleng ke kiri keluar dari badan jalan kemudian 

menabrak dari arah belakang 6 (enam) orang perempuan petani yang sedang 

berjalan beriringan di sisi sebelah kiri jalan Tol Pejagan, dan kemudian 

kendaraan sedan BMW tersebut masuk ke dalam parit dan berhenti setelah 

menabrak batu di dalam parit, akibat dari terjadinya kecelakaan lalu lintas 

tersebut mengakibatkan 5 (lima) orang meninggal dunia. Atas kecelakaan 

tersebut 2 (dua) orang perempuan pejalan kaki meninggal dunia di tempat 

kejadian, dan 3 (tiga) orang perempuan pejalan kaki yang mengalami luka 

berat, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Gunung jati Cirebon, dan 1 

(satu) orang perempuan pejalan kaki hanya mengalami luka ringan.9

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam 

pidana yaitu Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Kedua : 

Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal yang patut di teliti kejelasannya 

adalah mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang karena 

kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan dan meninggal dunia, hanya 

dijatuhkan hukuman pidana penjara 1 bulan 15 hari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis 

merumuskan masalah berupa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah penjatuhan sanksi pidana 1 bulan 15 hari terhadap Nasa Graha 

Wiguna sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat ?

2. Hal-hal apa saja yang harus dipenuhi oleh Hakim dalam membuat 

pertimbangan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji penjatuhan sanksi pidana 1 bulan 15 hari 

terhadap terdakwa Nasa Graha Wiguna sudah memenuhi rasa keadilan di 

masyarakat;

2. Untuk mengetahui dan mengkaji hal-hal yang harus dipenuhi oleh Hakim 

dalam membuat pertimbangan hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar teoritis yang berkaitan 

dengan pertimbangan hakim terhadap memutus perkara pidana

berdasarkan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran dan bahan 

pertimbangan bagi para penegak hukum khususnya terkait dengan tindak 

pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia menjadi 

tonggak dan nafas bagi pembuatan aturan-aturan hukum. Kecelakaan lalu￾lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan 

benda lain yang menyebabkan kerusakan, mengakibatkan luka ringan, berat 

bahkan orang lain meninggal dunia.10

 Sedangkan dalam UU Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan adalah Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan 

yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan

Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban 

manusia dan/atau kerugian harta benda.11 Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang 

berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.12

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung 

tinggi hukum hak-hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara sama 

kedudukannya di dalam hukum. Kehidupan manusia harus adanya hukum agar 

tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan 

untuk kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum guna 

mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan 

nasional. Sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 alinea ke-4 berisi :

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan 

Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang￾Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 

rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan 

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam 

Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 

Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.13

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 dikatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah negara hukum”.14

 Negara hukum berarti negara yang 

berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga 

negaranya.

Sebagai negara yang berdasarkan hukum itu maka prinsip “rule of law”

harus dipegang secara teguh. Prinsip ini terjelma dalam tiga unsur utamanya, 

yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia

2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

3. Legalitas dalam arti hukum, baik formil maupun materil.

Pengaturan lalu lintas jalan adalah salah satu tujuan negara hukum agar 

lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia. Penyelenggaraan lalu 

lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan agar terciptanya keamanan dan 

ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus 

mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu, jika 

pelanggaran lalu lintas terjadi sudah sepantasnya ada.

Sanksi hukum yang harus diterapkan terhadap pelaku, terlebih apabila 

mengakibatkan korban meninggal dunia, seperti yang dirumuskan dalam Pasal 

359 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa, karena kealpaannya 

menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

16 Dan juga Pasal 360 ayat 

(1) yaitu “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat 

dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman 

kurungan selama-lamanya satu tahun”17

. Hal tersebut berarti bahwa negara 

sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat, berkewajiban menjamin 

dan melindungi hak-hak warga negaranya termasuk dalam penyelenggaraan 

transportasi. Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya pidana bagi si pembuat 

atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata 

atas kerugian material yang ditimbulkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Andi 

Hamzah bahwa “Dalam berbagai kesalahan, dimana orang yang berbuat salah 

menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti 

kerugian.18 Faktor yang memengaruhi kecelakaan ada 4 (empat) faktor yaitu :

a. Faktor Manusia (faktor utama)

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. 

Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu￾rambu lalu lintas.tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan

karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan 

mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat 

memancing gairah untuk balapan.

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang 

dilakukan terhadap kendaraan. Contoh nya seperti rem blong, setir macet, 

dll.

c. Faktor Jalan

Faktor jalan terkait dengan kecepatan, rencana jalan, geometrik jalan, pagar 

pengaman di daerah pegunungan,ada tidaknya median jalan, jarak pandang 

dan kondisi permukaan jalan.

d. Faktor Cuaca

Jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena 

penghapus kaca tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan 

mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga 

bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang 

utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini merevisi Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah 

tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang 

merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Dalam undang-undang 

ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab para penyedia 

jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan 

angkutan jalan. Pasal 2 Undang-undang No 22 tahun 2009 menyatakan Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan19:

a. Asas transparan;

b. Asas akuntabel;

c. Asas berkelanjutan; 

d. Asas partisipatif

e. Asas bermanfaat;

f. Asas efisiensi dan efektif;

g. Asas seimbang;

h. Asas terpadu; dan

i. Asas mandiri.

Pasal 3 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan menyatakan:20

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, 

selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk 

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, 

memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung 

tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

3. Terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun penggolongan kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu 

lintas digolongkan menjadi 3 bagian:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan

Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang

Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan 

dan/ atau barang.

3. Kecelakaan lalu lintas berat

Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.21

Terhadap pelaku-pelaku pelanggaran lalu lintas yang di proses secara 

hukum seorang hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada 3 

(tiga) asas, yakni :

a. Asas Keadilan (Gerechtigkeit)

b. Asas Kemufakatan (Zwergmatigkeit)

c. Asas Ketertiban atau Kepastian Hukum (Rechtzikeit)

Keadilan merupakan landasan yang mendasar dibentuknya hukum yang 

berlaku di masyarakat, baik pelaku maupun korban harus mendapatkan 

keadilan tanpa membedakan atau diskriminasi dalam bentuk apapun 

selayaknya yang dimaksudkan dengan asas equality before the law.22

 Hakim 

dalam memutus perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis maupun 

filosofis. Seorang hakim dalam memutuskan perkara harus memberikan 

keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan 

implikasi hukum dan dampak yang akan ditimbulkan oleh masyarakat.hakim 

dalam memutuskan perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang 

dijatuhi pidana tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada namun juga 

berdasarkan keyakinan hakim tersebut.

Hakim yang memutus perkara pelanggaran lalu lintas bisa saja 

memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana lalu lintas jalan untuk 

memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, 

apalagi jika pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi 

kuat. Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

menjelaskan bahwa “kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan 

kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan23

. Undang-undang 

No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 235 

ayat 1 menyebutkan “jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan 

lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C 

pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum wajib 

memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan 

dan/ atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara 

pidana”24

.

Santunan memang tidak mengembalikan nyawa seseorang yang telah 

meninggal, akan tetapi pemberian santunan sangat bermanfaat terutama jika 

korban meninggal dunia dalam tindak pidana lalu lintas jalan tersebut adalah 

orang yang menjadi tulang punggung keluarganya. Pemberian santunan ini 

sebagai bentuk perhatian dari pembuat tindak pidana lalu lintas jalan maupun 

oleh keluarganya kepada korbannya. Menurut Hakim hal ini termasuk sebagai 

alasan yang meringankan bagi terdakwa. Dasarnya adalah sikap pribadi hakim 

yaitu unsur kemanusiaan bahwa pembuat tindak pidana lalu lintas jalan atau keluarganya telah memberikan santunan bagi korban atau keluarganya 

sehingga dianggap pantas mendapatkan hal yang meringankan dari putusan 

pidananya.

Leden Marpaung menjelaskan mengenai tiga unsur ganti rugi, yang 

dimuat dalam bukunya yang berjudul “Proses tuntutan ganti kerugian dan 

rehabilitas dalam hukum pidana yaitu biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah 

segala pengeluaran atau perongkosan yang sudah dikeluarkan satu pihak. Rugi 

adalah kerugian karena kerusakan barang-barang.”25

Hakim ketika menjatuhkan putusan wajib melihat teori-teori 

pemidanaan. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat 

dibagi 3 (tiga) kelompok teori yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu 

kejahatan atau tindak pidana.

Menurut pendapat Karl O. Christiamen ciri-ciri pokok pada teori absolut 

adalah sebagai berikut :

a. Tujuan pidana adalah semata-mata adalah untuk pembalasan

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung 

sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat.

c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana

d. Pidana baru disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar 

e. Pidana melihat kebelakang : ia merupakan pencelaan yang murni dan 

tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan 

kembali si pelanggar.26

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Dalam hal pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memuaskan tuntutan 

absolut dari suatu keadilan akan tetapi “memidana harus ada tujuan lebih 

jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah 

sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai 

tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.27

Menurut pendapat Karl O. Christiansen ciri-ciri pokok pada teori relatif 

sebagai berikut :

a. Tujuan pidana adalah pencegahan.

b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan rakyat.

c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan 

kepada si pelaku saja (karena disengaja) yang memenuhi syarat untuk 

adanya pidana.

d. Pidana melihat kemuka (prospektif) : pidana dapat mengandung unsur 

pencelaan maupun unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan 

maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat.

3. Teori Gabungan pertama kali ialah Pellegrino Rossi sebagai berikut:

Sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan 

bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, 

tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara 

lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

Penelitian ini mengkaji putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim 

kepada Terdakwa yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan 

dan meninggal dunia, hanya dijatuhkan hukuman pidana penjara 1 bulan 15 

hari. Keadilan yang diterapkan harus meliputi keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, tidak hanya bagi pelaku maupun korban namun juga dapat dirasakan 

bagi masyarakat luas sehingga hukum yang diterapkan akan diberlakukan sama 

halnya peristiwa itu terjadi kembali. Vonis hakim yang dirasa masyarakat 

terlalu ringan dikhawatirkan akan menimbulkan stigma di masyarakat bahwa 

hukum beserta penegak hukum dapat dipengaruhi hal hal tertentu seperti 

jabatan atau kedudukan. 

F. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identifikasinya sendiri-sendiri 

sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang 

diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang 

menjadi induknya

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analitis, yaitu menggambarakan, melukiskan keadaan subyek, obyek 

penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana 

adanya. Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul analisa yuridis 

putusan hakim pengadilan negeri Sumber No. 

445/Pid.sus/2015/PN.SBRHasil dari gambaran pemecahan permasalahan 

yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.29

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang mengacu kepada norma￾norma atau asas-asas hukum dengan cara mempelajari dan meneliti 

masalah dengan menggunakan berbagai literatur berupa bahan-bahan 

pustaka atau yang disebut dengan data sekunder.30 Dengan fokus pada 

hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dengan cara menganalisis data sekunder dengan 

menggunakan beberapa buku-buku, literatur, perundang-undangan, 

dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek 

penelitian. Dari sudut kekuatan mengikatnya data sekunder dibedakan 

menjadi 3 (tiga) golongan31 :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai 

kekuatan mengikat, diantaranya :

(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

(b) Undang-Undang No. 1 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara 

Pidana;

(c) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan;

(d) Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan; dan

(e) Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya Putusan 

Pengadilan Negeri Sumber No. 445/Pid.Sus/2015/PN.SBR.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, diantaranya :

(a) Kamus;

(b) Internet;

(c) Artikel; dan

(d) Koran.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.32

Melakukan tanya jawab kepada hakim yang memutus perkara tersebut 

di Pengadilan Negeri Sumber.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengumpulan data sekunder, selanjutnya data 

yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih 

lanjut sesuai dengan tujuan permasalahan penelitian.33

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya 

langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu 

proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan 

komunikasi.34 Melakukan wawancara dengan instansi yang terkait 

yaitu Pengadilan Negeri Sumber. 

5. Alat Pengumpulan Data

a. Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa buku-buku 

yang di inventarisasi, lalu dicatat serta ditransfer melalui alat elektronik 

berupa komputer guna mendukung proses penyusunan skripsi dengan 

data-data yang diperoleh.

b. Alat pengumpul data dalam studi lapangan berupa daftar pertanyaan, 

flashdisk, dan alat perekam yang digunakan dalam wawancara.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan metode yuridis kualitatif yaitu teknik analisis data 

tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data 

berupa data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil 

penelitian lapangan kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk 

selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya.

7. Lokasi Penelitian

a. Kepustakaan :

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong 

Dalam No. 17 Bandung;

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Jl. 

Terusan Pemuda No. 01 Cirebon;

3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Jl. 

Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

b. Instansi :

Pengadilan Negeri Sumber

Kesimpulan

Dalam berkendara harus mematuhi aturan-aturan yang sudah di buat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak ada sanksi yang di berikan